KILAS BATAM – Kementerian Haji dan Umrah membongkar praktik culas dalam proses seleksi kesehatan calon jemaah haji. Sejumlah oknum jemaah tertangkap basah menggunakan jasa ‘calo kesehatan’ hingga memalsukan sampel medis demi bisa lolos dan berangkat ke Tanah Suci.
Temuan mengejutkan ini diungkapkan oleh Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah, Maria Assegaf, saat menghadiri acara Indonesian Institute for Hajj and Umrah Studies (IIHUS) di Kemanggisan, Jakarta Barat, Kamis (15/10/2026).
Maria membeberkan bahwa mewujudkan target jemaah yang benar-benar memenuhi syarat kesehatan (istitha’ah) di lapangan tidaklah mudah. Pada penyelenggaraan haji 2026, pihak Balai Besar Karantina Kesehatan (BBKK) masih menemukan berbagai modus kecurangan.
“Bahkan di tahun 2026 kemarin, kita masih menemukan ada beberapa jemaah yang berusaha mengakali tes kesehatan. Sebagian dari mereka ada yang menggunakan calo,” kata Maria.
Modus Tukar Sampel Urin dan Darah
Modus yang digunakan oknum jemaah terbilang nekat. Maria menceritakan, saat proses pemeriksaan kesehatan berlangsung di laboratorium atau fasilitas kesehatan, bukan jemaah bersangkutan yang masuk ke dalam toilet, melainkan orang lain atau calo yang disewa.
Langkah main belakang ini dilakukan untuk memanipulasi berbagai indikator medis, mulai dari tes kehamilan bagi jemaah perempuan usia produktif hingga pemeriksaan darah.
“Misalnya tes urin, yang ke toilet bukan jemaahnya, tapi orang lain atau calo tersebut untuk mengakali tes kesehatan. Ada juga untuk tes darah, mereka menggunakan hasil kesehatan orang lain. Paling tidak supaya mereka berhasil berangkat,” jelasnya.
Ketika ditanya mengenai tarif yang dipatok oleh para calo kesehatan tersebut, Maria mengaku pihaknya belum mengantongi bukti nominal secara pasti. Namun, berdasarkan laporan dari para tenaga kesehatan (nakes) dan tim BBKK di setiap embarkasi, keberadaan orang luar yang menyamar menggantikan jemaah memang nyata ditemukan.
Praktik manipulasi syarat kesehatan ini tidak hanya terjadi di satu wilayah saja. Menurut Maria, laporan kecurangan semacam ini masuk dari beberapa daerah, bahkan sempat ditemukan di DKI Jakarta.
“Praktik-praktik semacam ini memang kami temukan di beberapa daerah, termasuk juga kemarin sempat ada di Jakarta. Kami sempat mendapat laporan dari BBKK mengenai hal ini,” beber Maria.
Menyikapi temuan tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menegaskan tidak akan tinggal diam. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2027 mendatang, pengawasan dan verifikasi kesehatan jemaah bakal diperketat sejak dari tingkat daerah guna menutup celah percaloan.
Konsolidasi lintas lembaga telah dilakukan secara intensif bersama Kementerian Kesehatan, BBKK, hingga Dinas Kesehatan (Dinkes) di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Untuk tahun depan kita pastikan hal-hal serupa tidak kita temukan lagi atau minimal diminimalisir. Ini komitmen yang kita lakukan bersama Kemenkes, BBKK, dan Dinkes di daerah. Konsolidasi sudah kita jalankan,” tegas Maria.(detik)
