BATAM – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2024/2025 telah dibuka. PPDB jenjang sekolah dasar negeri (SDN) dibuka lebih dulu hari ini, 3 – 7 Juni 2024.
“Sudah bisa diakses langsung di link pendaftaran https//ppdbbatam.id,” kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam Tri Wahyu Rubianto.
Namun untuk hari ini hingga empat hari kedepan, PPDB SDN baru dibuka untuk jalur afirmasi.
“Siapkan syaratnya. Sekali lagi ini hanya untuk jalur afirmasi, sementara untuk jalur perpindahan orantua dan zonasi belum dibuka. Jadi jangan ribut kalau nanti bilang tak bisa akses link. Karena memang untuk afirmasi yang dibuka duluan,” terang Tri.
Untuk persyaratan, sama seperti biasa, orangtua mengunggah akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk (KTP) orangtua, kartu keluarga (KK), PKH atau KIP. Selain itu, orangtua wajib mengisi surat pernyataan yang berisi tentang kebenaran data yang diberikan.
Serta menandatangani pernyataan yang menyebutkan orangtua menolak berbagai bentuk suap dalam pelaksanaan PPDB, atau perbuatan yang melanggar hukum. Apabila terbukti, maka orangtua siap menanggung akibatnya.
Berdasarkan informasi dari Disdik Batam, jalur zonasi dan perpindahan orang tua pendaftaran dimulai Senin 10-15 Juni 2024. Pengumuman jalur zonasi dan perpindahan orang tua, Rabu 19 Juni 2024. Daftar ulang Kamis 20 Juni – Sabtu 22 Juni 2024.
Secara keseluruhan daya tampung SDN yang membuka pendaftaran daring berjumlah 12.528. Disik membuka kuota jalur afirmasi sebesar 15 persen atau 1.879 dari total kuuota 12.528. Untuk jalur perpindahan orangtua jenjang SDN tersedia 5 persen atau 626 siswa, dan untuk jalur zonasi sebanyak 80 persen atau 10.023 siswa.
Anggota DPRD Kota Batam, Muhammad Mustofa menyampaikan PPDB tahun ini masih akan sama dengan tahun sebelumnya. Tingginya minat ke sekolah negeri akan mempengaruhi nasib dari sekolah swasta.
Menurutnya, pemerintah harus memiliki formula untuk menyelesaikan persoalan ini. Karena Indonesia akan menuju generasi emas di 2024 mendatang. Sehingga perlu disiapkan dari sekaran, dan itu dimulai dari dunia pendidikan.
“Semua maksa ke negeri, jadinya swasta ini ternacam keberlangsungan operasional mereka. Hal ini sudah pernah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Harus ada solusi. Mungkin kami akan kembali membuka diskusi bersama Disdik soal ini, guna mencarikan solusi,” bebernya. (bp)
