KILAS BATAM – Pagi itu, Jumat (23/4/2026), suasana di sejumlah gang di kawasan Tembesi terasa berbeda. Aktivitas warga berpadu dengan kehadiran sejumlah pihak proyek yang tengah meninjau lokasi.
Di antara mereka, tampak Anggota DPRD Kota Batam Fraksi PKS, Muhammad Syafei, ikut menyusuri titik-titik pekerjaan yang akan segera dimulai.
Kehadirannya dalam kegiatan Serah Terima Lapangan (STL) atau site take over (STO) dari Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan (Perkimtan) kepada kontraktor pelaksana bukan sekadar seremonial.
Bagi Syafei, ini adalah langkah awal memastikan aspirasi masyarakat benar-benar terwujud di lapangan.
Kegiatan ini menjadi bagian dari realisasi program pokok pikiran (pokir) DPRD di wilayah tersebut. Tiga titik pekerjaan pun menjadi fokus peninjauan hari itu: semenisasi Gang Cempedak RT 05/RW 03, semenisasi Gang Sayur RT 04/RW 13, serta pembangunan drainase U40 di Gang Sejahtera RT 05/RW 03.
STL sendiri merupakan tahapan penting dalam proyek konstruksi, momen ketika lokasi kerja resmi diserahkan dari pengguna jasa kepada penyedia jasa.
Dari sinilah pekerjaan fisik akan dimulai, setelah kontrak disepakati dan sebelum Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) diterbitkan.
Bagi warga, proses ini mungkin terlihat teknis. Namun bagi Syafei, setiap tahapan memiliki arti penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Ini adalah bagian dari pokir saya sebagai anggota DPRD Kota Batam. Kita ingin memastikan pekerjaan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perencanaan yang telah disusun,” ujarnya.
Ia menjelaskan, proses panjang proyek ini telah dimulai sejak Januari 2026 melalui survei awal yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari Dinas Perkimtan, konsultan perencana, konsultan pengawas, hingga perangkat RT/RW setempat.
Dari situ, lahirlah dokumen teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai fondasi pelaksanaan proyek.
Menariknya, pada tahap awal tersebut, kontraktor pelaksana belum dilibatkan. Baru pada tahap survei lanjutan ini, seluruh pihak dipertemukan untuk mencocokkan antara dokumen perencanaan dengan kondisi riil di lapangan.
“Setelah gambar perencanaan dan RAB disusun, hari ini kita lakukan survei kedua bersama kontraktor pelaksana untuk mencocokkan kondisi lapangan dengan dokumen yang ada,” jelasnya.
Ia pun membuka ruang penyesuaian jika ditemukan perbedaan kondisi di lapangan. Menurutnya, fleksibilitas tetap diperlukan selama masih dalam koridor teknis dan sebelum masuk tahap lanjutan.
“Kalau memang ada hal-hal yang perlu disesuaikan di lapangan, masih dimungkinkan dilakukan perubahan sebelum proses selanjutnya,” tambah Syafei.
Setelah seluruh tahapan finalisasi rampung, proyek ini akan diproses melalui sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), guna menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Dinas Perkimtan, konsultan perencana, konsultan pengawas, kontraktor pelaksana, serta perangkat RT/RW setempat, menunjukkan bahwa pembangunan bukan hanya urusan pemerintah, tetapi hasil kolaborasi banyak pihak.
Di balik proses administratif dan teknis tersebut, tersimpan harapan sederhana dari warga: jalan yang lebih layak dilalui dan drainase yang mampu mengurangi genangan air saat hujan.
Melalui program pokir ini, Syafei berharap pembangunan infrastruktur lingkungan dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Terutama dalam meningkatkan aksesibilitas jalan lingkungan serta mengurangi permasalahan air di kawasan permukiman,” tutupnya.***
